Anies Baswedan, calon Presiden, secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pengguna mobil listrik. Menurutnya, kebijakan ini tidak tepat sasaran. Anies berpendapat bahwa mayoritas pembeli mobil listrik berasal dari keluarga yang mampu secara finansial, sehingga subsidi untuk pembelian mobil listrik dianggap tidak tepat.
“Kita perlu memastikan bahwa sumber daya yang disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, terutama ketika kita menghadapi tantangan lingkungan,” ujar Anies dalam pidatonya pada acara “Deklarasi dan Penegasan Amanat Indonesia”.
Menurut Anies, memberikan subsidi untuk mobil listrik bukanlah solusi dalam mengatasi masalah pencemaran udara. Ia menjelaskan bahwa emisi karbon dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan umum seperti bus berbahan bakar minyak.
“Jika kita menghitungnya, terutama untuk mobil listrik, emisi karbon per kapita per kilometer sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan karbon yang dihasilkan oleh bus berbahan bakar minyak,” kata Anies. Hal ini disebabkan karena mobil listrik hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, sedangkan bus dapat digunakan untuk keperluan umum dan menampung banyak orang.
Anies juga berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, di mana subsidi yang tidak tepat hanya menyebabkan peningkatan kemacetan di jalan raya.
Oleh karena itu, menurut Anies, yang perlu didorong adalah demokratisasi sumber daya. Ia mengungkapkan bahwa sumber daya yang dimiliki negara seharusnya diarahkan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk mendapatkan perhatian dalam perbincangan, terutama di media sosial.
Anies menekankan pentingnya membangun kesetaraan dan persatuan melalui kebijakan yang didasarkan pada ide dan narasi, bukan hanya kebijakan tanpa arah yang jelas.
Dengan demikian, Anies Baswedan menyuarakan pandangannya bahwa subsidi mobil listrik tidak menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi masalah lingkungan dan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan sumber daya secara demokratis untuk membangun kesetaraan dan persatuan di masyarakat.